Gunakan DNS NAWALA

Nawala Project adalah sebuah layanan yang bebas digunakan oleh pengguna internet yang membutuhkan saringan konten negatif. Nawala Project secara spesifik akan memblokir jenis konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai dan norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa Indonesia seperti pornografi dan

Road Show AWARI di MOJOKERTO

Hadapi Sweeping, Satukan Sikap

Tuesday, 15 April 2008

MOJOKERTO – Puluhan pengelola warung internet (warnet) di Kota dan Kabupaten Mojokerto berkumpul di salah satu warnet di Jl Yos Sudarso, Kota Mojokerto kemarin. Mereka berusaha menyatukan sikap menghadapi gencarnya sweeping dari aparat kepolisian. Baik berkaitan dengan situs porno maupun HAKI. Selain mereka, dalam kesempatan itu juga hadir ketua umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari), Irwin Day. “Mereka (pengelola warnet, Red) harus berani bersikap. Jangan hanya diam. Karena itu, harus satu suara,” tegas Irwin Day berusaha memompa semangat pengelola warnet. Terutama menghadapi kemungkinan adanya oknum tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dengan memanfaatkan aturan tersebut. Sehingga, dia menekankan kepada seluruh pengelola warnet yang hadir agar tidak segan menanyakan kelengkapan sweeping, salah satunya surat tugas. “Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, harus berani menolak. Apalagi, sampai berusaha menyita,” tegasnya. Sementara itu, terkait situs porno, dia mengatakan, untuk memblokir semestinya kewajiban pemerintah. Sehingga, tidak dilakukan sendiri oleh masing-masing warnet. Melainkan, langsung tersentral. “Yang dilarang itu kan kalau warnet menyediakan pornografi dalam server. Sedangkan, kalau pelanggan mengakses situs sendiri, warnet tidak bisa disalahkan,” katanya. Terhadap hal itu, jika ternyata ditindak, maka pengelola harus berani bersikap tegas. Sebaliknya, kalau ada warnet yang memang sengaja menyediakan gambar maupun film porno, dia tegas mempersilakan di tindak. “Selama ini yang jadi pegangan aparat kepolisian melakukan sweeping kan KUHP. Sebab, UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) memang belum disahkan,” ujarnya. Yang terpenting, menurutnya, para pengelola warnet harus kompak. Mereka harus bisa menyatukan sikap ketika menghadapi persoalan. Bahkan, dia menekankan kepada mereka agar memperlihatkan juga kepada pemerintah terkait besarnya manfaat warnet untuk daerah. Gangguan bisa saja karena internet service provider (ISP) atau listrik. “Kalau ada gangguan yang dihadapi, pengelola bisa bersatu menyampaikan langsung ke pemerintah. Agar pejabat juga mengerti,” katanya. Untuk diketahui, saat ini tercatat sudah ada 51 warnet di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Selama ini, mereka mengaku resah menghadapi gencarnya sweeping. Andri misalnya, dia pernah mendapat sweeping hingga ada yang disita. “Saya berusaha menanyakan surat tugas. Namun, hanya diperlihatkan sekilas begitu saja,” katanya. (abi/yr) (tulisan disalin dari awari.or.id) Ketua Awari (dua dari kiri) bersama para pengelola warnet mojokerto (ComboNET, BuzzNet, IzzyNET, GreenNET)